Bimtek & Diklat Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Bimtek & Diklat Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah kinerja aparatur sipil negara (ASN). Kinerja yang baik akan mencerminkan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan sistem penilaian kinerja yang terukur dan objektif melalui penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh setiap ASN dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. SKP disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta perjanjian kinerja instansi. SKP menjadi bagian dari sistem manajemen kinerja ASN yang bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme pegawai negeri.

Dengan adanya SKP, setiap ASN diharapkan memiliki arah kerja yang jelas, target yang terukur, dan tanggung jawab atas hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. SKP juga menjadi dasar utama dalam proses penilaian kinerja yang berimplikasi pada jenjang karir, tunjangan kinerja, dan pengembangan kompetensi pegawai.

Dengan ini kami akan mengadakan Bimtek Dan Diklat dalam waktu dekat dengan tema : Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pemahaman peserta dalam bidang yang relevan dengan kebutuhan profesional mereka.

Informasi mengenai jadwal dilembaga kami. Silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi selanjutnya hubungi kami untuk di diskusikan. Jadwal bisa anda lihat dibawah ini :

Informasi Jadwal Bimtek & Diklat Nasional

Jika anda ingin mengikuti sesuai dengan agenda jadwal yang telah kami buat maka silahkan langsung saja konfirmasi dengan kami. Atau jika ada saran lain mengenai waktu dan tempat maka bisa di diskusikan dengan team kami.

Cara Daftar Bimtek Dan Diklat Nasional

Untuk Konfirmasi pendaftaran dan syarat bimtek dan diklat nasional lebih lanjut, silahkan dilihat ketentuan dibawah ini :

Biaya Dan Fasilitas Yang Didapatkan Peserta :

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch Dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat – Lambatnya H-7 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu – waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Manfaat Bimtek & Diklat SKP

Pelaksanaan Bimtek dan Diklat penyusunan SKP membawa berbagai manfaat, baik bagi individu ASN maupun bagi instansi secara keseluruhan, antara lain:

• Peningkatan Kompetensi ASN
  Pegawai lebih paham mengenai tugasnya serta mampu menyusun dan melaksanakan SKP dengan lebih baik.
• Kinerja Organisasi Lebih Terukur
  Dengan SKP yang selaras dengan target organisasi, kinerja instansi menjadi lebih terstruktur dan dapat dimonitor secara sistematis.
• Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi
  SKP sebagai dokumen tertulis menjadi alat pertanggungjawaban kinerja pegawai yang dapat diaudit.
• Menjadi Dasar Pengembangan Karir dan Tunjangan Kinerja
  Penilaian kinerja berdasarkan SKP berpengaruh pada promosi, mutasi, hingga pemberian tunjangan berbasis kinerja.

Penutup

Bimtek dan Diklat Penyusunan SKP bukan sekadar rutinitas pelatihan, melainkan investasi penting dalam membangun budaya kerja yang produktif dan profesional di lingkungan pemerintahan. Dengan ASN yang memahami dan mampu menyusun SKP secara tepat, instansi pemerintah akan lebih mudah dalam mengukur kinerja, menetapkan arah kebijakan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.