Bimtek & Diklat Implementasi Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Bimtek & Diklat Implementasi Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis. Salah satu kebijakan penting adalah penerapan sistem klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur (KKN) perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sistem ini bertujuan untuk menyeragamkan dan menyinkronkan berbagai data dan informasi lintas sektor dan lintas daerah agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan pembangunan daerah dapat lebih akuntabel dan transparan.

Kebijakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan ketidaksinkronan antara data perencanaan dan data penganggaran. Hal ini menyebabkan sulitnya melakukan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data yang valid dan konsisten. Dengan adanya sistem KKN ini, diharapkan setiap kegiatan pembangunan daerah memiliki rujukan yang seragam, baik dari segi nama program/kegiatan, kodefikasi kegiatan, hingga klasifikasi urusan pemerintahan.

Dengan ini kami akan mengadakan Bimtek Dan Diklat dalam waktu dekat dengan tema : Implementasi Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pemahaman peserta dalam bidang yang relevan dengan kebutuhan profesional mereka.

Informasi mengenai jadwal dilembaga kami. Silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi selanjutnya hubungi kami untuk di diskusikan. Jadwal bisa anda lihat dibawah ini :

Informasi Jadwal Bimtek & Diklat Nasional

Jika anda ingin mengikuti sesuai dengan agenda jadwal yang telah kami buat maka silahkan langsung saja konfirmasi dengan kami. Atau jika ada saran lain mengenai waktu dan tempat maka bisa di diskusikan dengan team kami.

Cara Daftar Bimtek Dan Diklat Nasional

Untuk Konfirmasi pendaftaran dan syarat bimtek dan diklat nasional lebih lanjut, silahkan dilihat ketentuan dibawah ini :

Biaya Dan Fasilitas Yang Didapatkan Peserta :

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch Dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat – Lambatnya H-7 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu – waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Manfaat yang Diharapkan

Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan:

• Memiliki pemahaman yang komprehensif tentang KKN-PPKD.
• Mampu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara tepat, sesuai dengan kodefikasi dan nomenklatur yang berlaku.
• Dapat mengoptimalkan penggunaan SIPD dalam pengelolaan data perencanaan dan keuangan daerah.
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah.

Penutup

Implementasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. Melalui kegiatan Bimtek dan Diklat ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menyusun rencana pembangunan dan anggaran dengan lebih terstruktur, terintegrasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.